Hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia

R. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah diselenggarakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (1997 : 34-36) bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 1. MANUSIA PELAKSANA KEUANGAN DAERAH PERALATAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN Ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : Manusia pelaksananya harus baik adalah faktor yang esensial dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jumlah Unit Kerja di Beberapa Kabupaten dan Kota 9 3. kuat bisa dilihat darlpada otonomi politik yang diperolehi oleh rakyatnya. H. Faktor ini mencakup unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, aparatur Daerah. I. terhadap hak-hak azasi manusia khususnya yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik warga Negara. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. METODE Metode yang digunakan dala penelitian ini yaitu menggunakan meode penelitian kualitatifAnggaran berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan misi yang telah. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Demikianlah penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat. Menurut pendapat Kaho (2002), faktor - faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain : 1. Penghematan sumber daya organisasi, yakni manusia, uang, material, metodhe, mesin, waktu , dan lain-lain, 3. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan yaitu latar belakang fisik atau situasi dimana komunikasi terjadi. Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. D. Ketiga, penyebarluasan dan pendalaman jiwa, arah, dan bentuk otonomi daerah yang dikehendaki UU tersebut kepada sebanyak mungkin pihak, khususnya para pejabat pemerintah di pusat dan. Si UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS OTONOMI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, ADA BEBERAPA FAKTOR/SYARAT YANG PERLU. pemerintahan daerah; 3. Hal ini disebabkan karena anggota masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan pengganti untuk membangun kehidupan yang layak. 1. Sarana dan Prasarana Dalam hal ini sering terjadi terbatasnya sarana yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan tugas, pelaksanaan otonomi desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa terutama pelayanan masyarakat. Tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya alam (SDA) yang tinggi,sehinga sulit mendapatkan pemasukan kas. Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. dan keanekaragaman antar daerah. 2. Adanya Ketimpangan Sumber Daya Alam Salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah. Pengertian lain dari PR adalah. Mereka yang mempunyai persepsi ini biasanya mencurigai intervensi pemerintah pusat, otonomi daerah dianggap sebagai kemerdekaan daerah dari belenggu Pemerintah Pusat. 2. 0. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru. selain itu, Sumber daya alam di Indonesia yang tidak merata juga merupakan salah satu penyebab diperlukannya system pemerintahan . Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa dan budaya, kadang-kadang diwarnai konflik antarbudaya. Support Ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : 1. Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu: Faktor manusia. Indonesia merupakan negara yang besar baik dari segi wilayahnya maupun dari segi penduduknya. B. Pelaksanaan Otonomi Daerah Berpusat Di Daerah. A. Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal. demokratis dan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan berbagai pihak untuk berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik. Berdasarkan praktek-praktek yang berkembang tersebut, menyebabkan pelaksanaan Otonomi hanya dilihat sebagai ajang atau kesempatan kerja atau. Berdasarkan tugas perguruan tinggi yang di ungkapkan oleh M. Otonomi daerah memang adalah suatu gagasan yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa cela dan kekurangan. Pada artikel ini berisi tentang 25 Soal Pilihan. Hal tersebut dapat dicermati dengan seringnya berganti aturan UU yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahandaerah, ada lebih dari 15 UU yang pernah dibuat untuk mengatur masalah otonomi daerah. Namun kenyataannya, pemerintah. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita adalah dukungan dana, sumber daya manusia, peran masyarakat masih rendah dalam pelaksanaan otonomi desa, tingkat pendidikan Perangkat desa maupun masyarakat rata-rata masih rendah. ,. Faktor Sumber Daya Manusia Aspek sumber daya manusia suatu daerah merupakan subjek penggerak yang bertugas dalam proses pelaksanaan otonomi daerah. mendasar. ”. Empat tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti yang dikemukakan oleh Siti. 17. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! Jawab: Berikut beberapa faktor hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia; 1. politik di Indonesia. permasalahannya dapat ditemukan pada tantangan. Peningkatan kinerja yang ditunjang dengan profesionalisme sumber daya manusia, 2. Keinginan masyarakat untukFaktor penghambat pelaksana otonomi daerah di Indonesia adalah. A. Padahal, pelaksanaan desentralisasi yang tidak “penuh”, dan diperparah lagi oleh kesiapan daerah yang tidak “memadai”, dapat mengakibatkan beberapa kerugian, sebagaimana diidentifikasi oleh Prud’ Homme (1995). Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. KOMPAS. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (1997 : 34-36) bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek. Terkait dengan hal yang sebelumnya dibahas, adapun berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia dewasa ini. Masih banyak daerah yang tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga mengurangi. b. Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung oleh aparatur daerah yang profesional dan memiliki kualitas mental yang baik. Manusia pelaksananya harus baik adalah faktor yang esensial dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung . Faktor organisasi dan manajemen yang merupakan. Studi otonomi daerah difokuskan pada hambatan-hambatan yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom terkendala. Sebagai tambahan pertimbangan para Investor dalam. Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah sejak 1999. Dampak semakin kuatnya kekuasaan negaraiaiah ancaman terhadap pelaksanaan demokrasi. Faktor ini mencakup unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, aparatur Daerah. Otonomi Daerah memberikan keleluasaan kepada masyarakat di daerah yang diberi hak Otonom untuk mengatur dan mengembangkan masyarakatnya menuju ke arah. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya diukur dengan kemampuan pemerintah. D. 2. Rustan Amarullah - detikNews. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kota/kabupaten didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pada tahap awal pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, trend kesenjangan ekonomi antar wilayah meningkat terlebih. Prasarana, sarana dan peralatan harus tersedia dengan cukup dan memadai. Tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya alam (SDA) yang tinggi,sehinga sulit mendapatkan pemasukan kas. Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. nurul Ameliah a. faktor-faktor penunjang yang lain, berikut adalah faktor utama. Mereka yang mempunyai. yang disebabkan oleh faktor urbanisasi. Dan peran seluruh masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang benar sangat dibutuhkan. 1. Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyebut bahwa perlu dilakukan penguatan fiskal daerah dengan menerbitkan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) Nomor 25 Tahun 2013 yang mengatur bahwa alokasi dana otonomi khusus. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masayarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. Manusia pelaksananya harus baik. b. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu- Mar 17, 2011 · Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi (Kaho, 1998), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial. faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan faktor yg menghambat pelaksanaan otonomi daerah; 19. Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. Hingga kini terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Berikut adalah berbagai macam hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Support Ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : 1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah organisasi sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia. Jawaban terverifikasi. para pejabat di daerah merasa tidak lagi bergantung kepada pejabat tingkat pusat. c. Demokrasi Indonesia periode orde baru (1965-1998) Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara 1966-1968. Support Ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : 1. Pengertian Otonomi Daerah – Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Hakikat, Prinsip, Asas, Indonesia, Para Ahli : Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat lokal mereka sendiri. Perbedaan Konsep dan Paradigma Otonomi Daerah a. Berdasarkan ilustrasi di atas, Anda diminta untuk melakukan analisis hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia!1. Oleh sebab itu. Hal ini dilakukan agar Kepala Daerah yang mengepalai suatu daerah otonom akan terkontrol tindakannya sehingga Kepala Daerah tersebut tidak akan bertindak sewenang-wenang. OTONOMI DAERAH Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kewarganegaraan Dosen Pengampu: M. FATOR YANG BERPENGARUH DALAM OTONOMI DAERAH. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam. Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberi kewenangan untuk mengatur seluruh urusan. H. Selain peristiwa alam yang bisa merusak, ada juga penyebab kerusakan lingkungan hidup oleh manusia yang perlu kita hindari dan tangani guys. faktor peralatan; 4. nurul Ameliah a. 1. Prasarana, sarana dan peralatan harus tersedia dengan cukup dan memadai. Tidak berkesinambungan kerja ini dapat terjadi jika kepala daerah kurang teliti dalam memutuskan atau mengambil langkah sehingga. Manusia selaku pelaksana dari Otonomi Daerah harus merupakan manusia yang berkualitas. This study aims to determine the implications of Pemalang Regency Regulation Number 13 of 2012 on. unsur–unsur kelembagaan yang ada. Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberi kewenangan untuk mengatur seluruh urusan. Kemudian, kelompok unitaris pada satu sisi dan di. Otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Juta) 12 5. Pendahuluan Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya secara terus menerus untuk mencari titik keseimbangan yang tepat dalam meletakkan bobot. Hal tersebut disebabkan bahwa pemerintahan yang sentralistik pada kenyataannya masih banyak kekurangan. Undang-undang No. unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Dengan filosofi baru maka kepada daerah otonomi diberi keleluasaan yang besar untuk mengaturFokus otonomi daerah terdiri dari 3 (tiga) , yakni pertama : otonomi yang berfokus pada kewenangan administrasi pemerintah daerah, seperti pengurusan pegawai, pengeluaran dan pendapatan daerah; kedua : otonomi yang difokuskan kepada alokasi kekuasaan daerah yang disertai oleh kontrol pemerintah pusat dan partisipasiSalah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertical maupun horizontal. Desentralisasi Pendidikan Salah satu aspek yang mengalami perubahan sangat signifikan pada era. Dewan daerah. 32 841. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan misi yang telah ditetapkan adalah lebih disebabkan oleh pelaksanaan program kerja yang belum terdesain secara baik. Written by Aris. , 2020). 21. besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka. 1 tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia – Sejak diberlakukan pada tahun 1999, otonomi daerah telah menjadi salah satu topik yang. Faktor ini 1 Marzuki, M. Kemiskinan kuktural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup. Berdasarkan ilustrasi di atas, Anda diminta untuk melakukan analisis hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia! 1 Lihat jawaban IklanSalah satu masalah yang menimbulkan pro dan kontra, baik di pusat maupun daerah adalah keluarnya Inpres No. disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Faktor latar belakang otonomi daerah. 2. M. otonomi daerah hendaknya dipandang sebagai otonomi bagi daerah, bukan otonomi bagi pemerintah daerah, sehingga dalam penentuan kebijakan dan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program hendaknya melibatkan masyarakat. Seperti tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang digunakan saat ini. August 2021 · Journal Philosophy of Law. Faktor peralatan : sarana pendukung agar terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah Soal 2 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! Jawab : persepsi. Wb. Indonesia merupakan negara yang besar baik dari segi wilayahnya maupun dari segi penduduknya. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Kaho (2002:60) bahwa faktor yang mempengaruhi otonomi daerah adalah terpenuhinya SDM, keuangan yang cukup, sarana dan prasarana serta kelembagaan yang memadai. Otonomi Daerah -Pengertian, Tujuan, Prinsip, Dasar Hukum & Contoh – DosenPendidikan. Mengidentifikasi faktor-faktor strategis masa depan dalam pengembangan sistem budidaya sapiOtonomi Daerah. Dalam melakukan reformasi birokrasi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu : 1. pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: 15 1) Menciptakan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan. APARATUR PEMERINTAH DAERAH. Faktor Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan UU No 32 Tahun 2004. Keuangan sebagai sumber biaya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas teman mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Nasional menjadi isu yang masih relefan di bahas dalam ranah pembangunan Bangsa, mewujudkan Tujuan Hukum. Pada kurun waktu lebih dari satu dasawarsa berjalannya otonomi daerah sejak disahkan. • Faktor eksternal yang dipengaruhi oleh. Studi otonomi daerah difokuskan pada hambatan-hambatan yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom terkendala. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah sudah banyak yang dicapai, namun amsih banyak hal yang. Pasalnya, pertanyaan. “semangat balas dendam” dari rakyat di daerah, juga disebabkan oleh belum jelasnya proses dan motivasiPerbedaan identitas, kepentingan, dan ketegangan antara kelompok etnis atau komunitas dapat mengganggu stabilitas dan kohesi sosial yang diperlukan untuk pelaksanaan otonomi daerah yang sukses (Wahyuni & Sutawidjaya, 2019). Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk keperdulian pemerintah pusat terhadap masyarakat yang ada di daerah karena yang tahu apa yang di butuhkan dan di inginkan oleh masyarakat di daerah adalah orang-orang dari daerah itu sendiri, sehingga sangatlah pas jika otonomi daaerah di lakukan di negaraDari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! (Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang pelaksanaan otonomi yang ada di BMP MKDU4111) Berikut analisis faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, yaitu :utuh idealnya pelaksanaan dalam otonomi daerah yang luas haruslah mempuai suatu . 23 April 2015. Ray dan Goodpaster (2003) menggambarkan bahwa pemerintah daerah dalam era pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 lebih merupakan ”mesin pembelanjaan”. Syaukani H. Faktor penghambat dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia adalah : Tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya manusia ( SDM ) yang tinggi, sehingga memerlukan bantuan dari daerah yang lain. Hal ini antara lain disebabkan oleh berbagai permasalahan yang muncul. Empat tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti yang dikemukakan oleh Siti. mempunyai relevansi dengan teori yang dikemukakan oleh Arthur Mass, Sarundajang dan Ndraha. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup. Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah. Belanja Pegawai Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Rp. 124 prinsip-prinsip Demokrasi, Keadilan, Pemerataan, Pemberdayaan dan Partisipasi. Dampak Negatif Otonomi Daerah. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia antara lain, 1) Perbedaan paradigma otonomi daerah. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup. Penyelenggaraan Otonomi di daerah didasarkan pada isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita adalah dukungan dana, sumber daya manusia, peran masyarakat masih rendah dalam pelaksanaan otonomi desa, tingkat pendidikan Perangkat desa maupun masyarakat rata-rata masih rendah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta. 4. Analisis faktor-faktor yang dapat memperngaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia! 2. I. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan.